Pancasila: Masa Depan Pendidikan dan Kepentingan Politik

Pancasila: Masa Depan Pendidikan dan Kepentingan Politik ist Tatang Sudrajat, Dekan FISIP Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Sekjen Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS se Indonesia

Berdasarkan kearifan sejarah, tentu berbagai sikap dan perilaku di masa yang lalu mengenai Pancasila, khususnya yang dianggap menyimpang, harus jadi pempelajaran untuk tidak terulang kembali. Sebagai bangsa besar, harus tumbuh terus kedewasaan, dengan tidak mengulang kekeliruan yang sama pada saat ini dan masa depan.

Kepentingan Politik
Pernah di masa pemerintahan Orde Lama ideologi Pancasila disandingkan dengan ideologi lain untuk mendukung tujuan politik Presiden Soekarno dengan konsepsi Nasakom. Tidak lain hal itu sebagai perwujudan gagasannya untuk menjadikan Indonesia negara besar secara ideologis yang mengawinkan tiga kekuatan besar dalam masyarakat, yaitu kekuatan nasionalisme, agama dan komunisme. Keyakinan Presiden pertama RI ini diantaranya berdasarkan fakta kekuatan politik yang tercerminkan dalam hasil pemilu 1955. Langgam politik dan pemerintahan pada masa itu yang sangat jor-joran pada bidang ideologi politik menemukan antitesisnya ketika Presiden Soeharto mengawali karir kekuasaan politiknya sejak tahun 1967/1968.

Dengan jargon politik no, pembangunan yes, maka terkesan kuat bahwa kebijakan pembangunan, termasuk di bidang pendidikan sangat berorientasi pada terwujudnya stabilitas nasional terutama di bidang politik dan keamanan. Kata “pembangunan” selama 30 tahun pemerintahan Orde Baru nyaris merupakan kata sakti yang menggeser diksi lain pada masa sebelumnya. Pembangunan telah tampil sebagai “ideologi” baru yang menempatkannya sebagai “episentrum” politik nasional. Seringkali para pihak yang berseberangan sikap dengan pemerintah akan dianggap sebagai anti pembangunan. Pendidikan Pancasila sebagai landasan ideologi dan dasar negara pada masa itu, sebagaimana juga muatan matakuliah lain dalam struktur kurikulum termasuk di perguruan tinggi, berada dalam bayang-bayang jargon harus terciptanya “stabilitas nasional yang sehat dan dinamis”. Semua aktor pendidikan, terutama yang berada pada institusi pendidikan tinggi, sangat merasakan betul suasana kebatinan ketika menjalankan tugas dan mengekpsresikan diri sebagai pendidik sekaligus ilmuwan di tengah suasana politik yang pseudo-demokrasi.

Hal ini makin terasa menguat ketika ada kebijakan politik nasional berupa TAP MPR RI Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Suka atau tidak suka, langsung atau tidak langsung, sangat terasa ada irisan “muatan ideologis” antara Pendidikan Pancasila yang dibahas di ruang-ruang kuliah dengan yang disampaikan para penatar/manggala P-4 di ruang-ruang Penataran P-4 dengan berbagai bentuk dan programnya. Harus juga diakui bahwa suasana pembelajaran yang berlangsung di ruang-ruang penataran serta metode pembelajarannya terkesan mekanis-dogmatis dan instruktif. Penulis yang pernah merasakan sebagai peserta penataran dari mulai penataran Pola 100 jam untuk pengurus lembaga kemahasiswaan, Pola 120 jam sampai dengan Pola 144 jam tingkat nasional tidak memungkiri adanya kesan seperti itu.

Demikian pula kepentingan politik makin terasa kental ketika ada kebijakan politik nasional dalam bentuk TAP MPR yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Semua organisasi itu yang semula memiliki asas ciri selain asas Pancasila dipaksa oleh sistem kekuasaan yang ada untuk hanya menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya landasan organisasi. Bila ingin tetap eksis dengan aman, maka semua organisasi itu harus beradaptasi dan akomodatif terhadap kebijakan politik saat itu. Sejarah juga mencatat bahwa ada organisasi yang lebih baik membubarkan diri daripada menerima kebijakan pemerintah Orde Baru seperti itu. Implikasi lain terhadap kehidupan sosial politik adalah seringkali tersudutkannya pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan pemerintah dengan menerima label sebagai anti Pancasila. Selain itu berimbas pula pada perilaku sebagian kalangan pendidik termasuk di perguruan tinggi yang seakan-akan mengharamkan adanya ruang perbedaan pendapat dengan mahasiswanya di kelas.

Tentu saja tidak semua hal yang dilakukan pemerintah pada masa itu sebagai buruk dan tidak demokratis. Sebagai misal, diperkenalkannya 36 butir Pancasila dalam forum penataran P-4 dan pembelajaran Pancasila di ruang kelas, yang kemudian berkembang jadi 45 butir, tidak lain hanyalah sebagai pedoman teknis dalam upaya lebih memahami nilai-nilai esensial Pancasila untuk kemudian dihayati dan diamalkan. Oleh karena itu, semua pihak harus memiliki kearifan dan obyektivitas ketika memperbincangkan keberadaan Pendidikan Pancasila pada era pemerintahan Orde Baru. Jangan hanya karena ketidaksukaan kepada Presiden Soeharto sebagai figur sentral ketika itu, lantas menjadikan seseorang membabi buta meminggirkan akal sehat dengan menilai salah terhadap semua kebijakan pendidikan yang terjadi di masa itu.

Hadirnya era reformasi tahun 1998/1999 tidak lantas menjadikan pembahasan tentang Pendidikan Pancasila menjadi seakan-akan mulus tanpa dinamika dan kontroversi. Isu tentang kebangkitan kembali komunisme, perdebatan pemutaran kembali film G.30.S/PKI, kontroversi penetapan pemerintah tentang tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, perdebatan tentang Pancasila yang menjadi trisila dan ekasila, jargon Aku Adalah Pancasila, serta keberadaan lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kontroversial, hanyalah sebagian saja dari diskursus politik yang berpengaruh pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di ruang-ruang kelas. Harapan saat ini adalah jangan sampai Pancasila menjadi instrumen yang dimanipulasi untuk kepentingan politik pemegang kekuasaan.

Masa Depan Pancasila

Catatan sejarah menunjukkan bahwa memang Pancasila selalu dihadapkan pada aneka persoalan, hambatan, ujian dan ancaman yang nyata menghadang. Kebijakan pendidikan termasuk mengenai Pendidikan Pancasila pada tiap episode pemerintahan, juga mengalami pasang surut selaras dengan situasi politik yang melingkupinya. Semua pemimpin sejak Soekarno hingga Jokowi saat ini, telah melakukan banyak hal untuk Pancasila. Mereka tempuh dengan pendekatan, gaya, strategi, dan langgam yang tidak selalu sama, tetapi sesuai dengan dinamika sosial politik pada masanya.

Berdasarkan kearifan sejarah, tentu berbagai sikap dan perilaku di masa yang lalu mengenai Pancasila, khususnya yang dianggap menyimpang, harus jadi pempelajaran untuk tidak terulang kembali. Sebagai bangsa besar, harus tumbuh terus kedewasaan, dengan tidak mengulang kekeliruan yang sama pada saat ini dan masa depan. Kebijakan yang dilakukan saat ini terkait Pancasila, termasuk pendidikan untuk anak bangsa, jangan ditimpakan sebagai beban sejarah generasi bangsa yang akan datang. Perlu kejujuran dan introspeksi oleh segenap elemen bangsa, terutama para pemegang kekuasaan di berbagai lapisan pemerintahan.

Evaluasi terhadap kehadiran dan kegunaan Pancasila saat ini tentu akan berkaitan dengan realisasi nilai-nilai praksisnya. Hal ini akan tampak dari konsistensi sikap dan perilaku tiap warga bangsa terhadap nilai Pancasila. Baik sebagai rakyat biasa maupun mereka yang ditakdirkan Tuhan sebagai pejabat publik. Selain itu akan tercermin dalam keberpihakan produk kebijakan negara dan pemerintah terhadap kepentingan publik. Karena itu, Pancasila dirasakan rakyat ketika pejabat negera/pemerintah mengedepankan keadilan, tidak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang dan tidak arogan. Pancasila bersenyawa dengan denyut nadi rakyat tatkala para legislator di Senayan dan DPRD membahas anggaran negara dan program dengan penuh kesungguhan dan semangat keberpihakan penuh kepada publik.

Nyatanya kehadiran dasar negara dirasakan manakala para penegak hukum tidak pandang bulu dalam penanganan perkara. Kehadiran ideologi negara bukan ilusi ketika yang ada dalam pikiran para pemimpin negara hanyalah tentang nasib dan kepentingan rakyat bukan memperkaya diri penuh ketamakan mencuri uang negara. Pancasila menjadi living ideology ketika semua aparatur pemerintah di semua lapisan, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, memberikan pelayanan terbaiknya.

Implementasi subyektif nilai-nilai Pancasila oleh tiap warga bangsa bukan berarti tidak penting. Tetapi berdasarkan fakta, yang sering terjadi, kebanyakan pelanggaran hukum oleh mereka lebih hanya karena dorongan kebutuhan dasar, bukan karena keserakahan. Beberapa penyimpangan terhadap aturan pada masaa pandemi Covid 19, sebagai contoh di beberapa daerah, oleh pedagang kaki lima, lebih hanya karena kebutuhan makan sehari-hari. Mereka melakukannya bukan karena ketamakan dan kepongahan, apalagi pamer kekuasaan.

Dalam konteks inilah, keteladanan para pemimpin menjadi sorotan. Seringkali diskursus tentang hal ini dinilai sebagai klise, basa basi dan usang. Tak pelak lagi, saat ini bagi sebagian orang mungkin nyaris tidak ada lagi pemimpin yang patut disebut sebagai teladan. Mungkin pula upaya mendiskusikan tentang keteladanan dipandang sebagai mengada-ada dan buang waktu. Hadirnya keteladanan dalam kondisi sosial politik saat ini memang terkesan seperti hampir mustahil diwujudkan. Tetapi, lahirnya pemimpin dengan kualitas keteladanan juga bukan tidak mungkin hadir dalam keseharian masyarakat. Keteladanan yang menyatu dalam gerak langkah pemimpin pemerintah di tiap sektor akan berkontribusi besar terhadap kualitas pemerintahan dan demokrasi.

Hadirnya pemimpin yang patut diteladani termasuk dalam hal penegakan hukum, akan menjadi aspek yang menentukan kehadiran dan dirasakannya Pancasila di mata rakyat. Harus ada dan tumbuh terus kesadaran eksistensi sebagai pejabat publik sebagai pemegang kekuasaan yang sumber otoritasnya dari rakyat. Instrumen formal demokrasi harus terus dimanfaatkan rakyat guna mengingatkan pemerintah mengenai tanggung jawab konstitusionalnya. Kekuatan civil society, termasuk pers, ormas, perguruan tinggi dan LSM jangan lelah dan harus tetap optimis tentang perlunya pengawasan publik terhadap pemerintah. Dengan itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila memang masih memilki masa depan. Artinya ada sesuatu yang dirasakan rakyat sebagai pemilik kedaulatan di republik ini. Semoga. (habis)**

Penulis: Tatang Sudrajat, Dekan FISIP Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Sekjen Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS se Indonesia

Editor: Rusyandi

Bagikan melalui:

Komentar