Pancasila: Masa Depan Pendidikan dan Kepentingan Politik

Pancasila: Masa Depan Pendidikan dan Kepentingan Politik ist Tatang Sudrajat, Dekan FISIP Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Sekjen Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS se Indonesia

Kinerja pendidikan akan mewarnai sejarah kehidupan berbangsa, dan hal itu dipengaruhi oleh kiprah pendidikan hari ini. Kehidupan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia sebagai bangsa besar yang sangat majemuk, sedikit banyak akan ditentukan oleh pemahaman peserta didik tentang Pancasila.

Ir. Soekarno, 1 Juni 76 tahun yang lalu, berpidato mengenai gagasannya tentang philosofische grondslag yang dinamakannya Pancasila. Sejarah juga mencatat, keterlibatan tokoh nasional dalam usul yang sama tentang dasar negara, Prof. Soepomo dan Mr. Muhammad Yamin. Melalui pembahasan intensif di dalam rapat-rapat BPUPKI dan PPKI bersama tokoh bangsa lainnya, maka sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, konstitusi negara ditetapkan, yang di dalam alinea keempatnya terdapat rumusan otentik dasar negara.

Sejak itu Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara yang dalam kehidupan kenegaraan dan pemerintahan mengalami corak yang berbeda tergantung pada siapa yang secara dominan mengendalikan kekuasaan negara. Selain itu sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini, diketahui pula adanya pasang surut dan dinamika ber-Pancasila seiring dengan situasi politik yang melingkupinya.

Saat ini, bahwa Pancasila merupakan dasar negara, sebagian terbesar bangsa Indonesia tentu sudah mengetahuinya. Berkenaan dengan Pancasila hari ini, sangat penting untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan di masa lalu tentang Pancasila, pada saat ini dan untuk menapaki masa depan. Banyak negarawan dan filsof yang mengingatkan pentingnya belajar dari sejarah untuk menatap hari depan yang lebih baik. Kon Fu Tse, filsof Tiongkok Kuno, menyebutkan bahwa dengan belajar sejarah, orang akan menjadi bijaksana. Untuk itu, diperlukan kejujuran dan kemauan bersama untuk introspeksi, agar Pancasila dapat ditempatkan secara wajar dalam praktik berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada egoisme kelompok atau sikap dan perilaku ingin merasa paling benar. Tidak perlu juga saling tuding sebagai pihak yang paling anti-Pancasila atau sebaliknya menepuk dada dengan klaim sebagai paling Pancasilais.

Berkaitan dengan ini, sekurang-kurangnya terdapat dua aspek yang layak dibahas, yaitu masa depan kepentingan pendidikan dan konteks politik. Kinerja pendidikan akan mewarnai sejarah kehidupan berbangsa, dan hal itu dipengaruhi oleh kiprah pendidikan hari ini. Kehidupan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia sebagai bangsa besar yang sangat majemuk, sedikit banyak akan ditentukan oleh pemahaman peserta didik tentang Pancasila. Sejarah bernegara juga menunjukkan bahwa ada pengalaman tidak menguntungkan bagi harmoni dan integrasi nasional, bahkan pernah berada dalam titik yang mengkhawatirkan ketika Pancasila menjadi komoditas kepentingan politik tertentu. Bahkan ketika di masa lalu Pancasila dijadikan tameng dan alat pemukul untuk mendiskreditkan pihak lain yang bertentangan pendapat atau mengkritik pemerintah.

Kepentingan Pendidikan
Banyak kalangan terhenyak ketika terbit Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, karena dalam Pasal 40 nya tidak menyebutkan Pancasila sebagai bagian dari kurikulum wajib pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Mereka bukan hanya terhenyak, tetapi protes, kecaman, bahkan tudingan miring bahwa ada ambisi dan kepentingan politik terselubung yang menghendaki hilangnya Pancasila dari dunia pendidikan. Tidak kurang pula pendapat kritis dari kalangan pendidikan, termasuk para penggiat matakuliah Pancasila di perguruan tinggi dengan menggelar berbagai forum ilmiah yang hasilnya disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi.

Raibnya matapelajaran/mata kuliah Pancasila sebenarnya tidak terlalu mengherankan, bila kita mengengok lima tahun sesudah memasuk era reformasi, terbit UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam Pasal 37 undang-undang tersebut, sama sekali tidak disebut adanya mata kuliah/matapelajaran Pancasila, baik pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Karenanya para perancang PP Nomor 57 Tahun 2021 tersebut menjadikan undang-undang ini sebagai salah satu rujukannya. Karena itu, kebutuhan yang jauh lebih mendasar saat ini adalah merevisi undang-undang tersebut, karena kedudukannya secara yuridis yang sangat tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Implikasi hilangnya Pancasila tersebut sangat boleh jadi muncul dalam bentuk sikap dan perilaku yang muncul 10 tahun kemudian dalam diri sebagian generasi muda Indonesia yang kontradiktif dengan nilai-nilai esensial Pancasila. Intoleransi dalam hidup keseharian, politisasi agama dalam pemilu dan pilkada, penyalahgunaan narkoba, merasa diri paling benar dalam beragama, tawuran antar remaja, sikap dan perilaku radikal dan mengarah pada terorisme, dan geng motor di perkotaan, hanyalah sebagian saja dari fakta sosiologis saat ini, yang sangat mencemaskan. Kita sangat menyadari betul arti penting pendidikan Pancasila, khususnya pada level pendidikan dasar dan menengah. Karena ini akan menjadi fundamen yang kokoh secara ideologis bagi generasi muda sebagai ahli waris dan penerus tongkat kepemimpinan bangsa.

Kepentingan pendidikan terkait dengan keberadaan ideologi dan dasar negara Pancasila mestinya semata-mata hanya menghadirkan kajian akademis keilmuan tentang sejarah dan hakikatnya bagi perjuangan bangsa mencapai cita-cita kemerdekaan. Pendidikan Pancasila beserta semua aspek yang terkait di dalamnya harus terbebas dari kepentingan politik tertentu dari kelompok pemegang kekuasaan negara. Pancasila sebagai kajian akademis tidak boleh ditarik ke kiri atau ke kanan, tetapi harus tegak lurus terhadap cita-cita nasional dan tujuan nasional sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 1945. Para pemegang kebijakan nasional di bidang pendidikan, baik yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif harus sadar eksistensi bahwa dirinya sedang merenda sejarah bangsa yang narasinya akan tersampaikan secara estafet kepada generasi berikutnya.

Perguruan Tinggi
Di perguruan tinggi, selama tidak kurang dari sembilan tahun, sampai dengan tahun 2012, hilangnya Pancasila dengan bobot 2 SKS ini dalam struktur kurikulum pendidikan tinggi, sangat mengharu biru para pendidik. Bagaimana mungkin, mata kuliah yang selama puluhan tahun sudah menjadi bagian integral dari kehidupan perguruan tinggi bisa hilang begitu saja. Bagaimana mungkin mata kuliah yang berkepentingan dengan kokohnya ideologi nasional bisa rontok begitu saja hanya karena keangkuhan kekuasaan kelompok politik yang sedang mendapat kepercayaan rakyat tapi kurang memiliki kearifan sejarah. Banyak kalangan juga mafhum bahwa tampaknya para pengambil keputusan politik yang mengesahkan UU Sisdiknas ini ketika itu sedang mengidap “Orde Baru Phobia”, sehingga segala sesuatu yang bernuansa Presiden Soeharto dengan segala atributnya, dihabisi sampai ke akar-akarnya, termasuk Pendidikan Pancasila, yang ketika itu sangat berkaitan dengan “proyek nasional” penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Sejarah mencatat, sebagai bagian dari reformasi ketika itu selepas berhentinya Presiden Soeharto tahun 1998, P-4 dicabut oleh MPR yang diikuti oleh berhentinya Penataran P-4 dan pembubaran lembaga BP-7 yang ada di pusat dan semua daerah. Ironisnya, sebagian dari para pengambil keputusan kala itu yang mengikis habis “Pancasilaisme ala Orde Baru” juga merupakan para aktor politik yang turut menikmati manisnya kekuasaan rezim Soeharto. Ini merupakan satu fenomena politik yang makin mengukuhkan adagium dalam studi politik bahwa dalam politik sama sekali tidak ada kawan atau lawan yang abadi, karena yang abadi hanyalah kepentingan politik yang seringkali terbungkus oleh kepentingan pragmatis sesaat dan emosional. Bukan keputusan politik yang lahir atas adu argumentasi bernas secara rasional komperehensif dan berjangka panjang. Tapi itulah fakta yang harus dihadapi kalangan perguruan tinggi sebagai pelaksana kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan para pengambil keputusan politik di parlemen.

Faktanya, terjadi penyikapan yang berbeda dari kalangan pimpinan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Sisdiknas tersebut. Ada yang secara konsisten mengkuti dengan cara menghilangkannya dari kurikulum. Sebagian lagi ada yang menggabungkannya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sehingga menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, yang bobotnya 3 SKS. Ada pula yang tetap dengan konsisten menyelenggarakan perkuliahan Pendidikan Pancasila tersebut dengan bobot 2 SKS sebagaimana biasa, selain matakulian Pendidikan Kewarganegaraan yang 2 SKS. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ketika itu ada pula keragaman penyikapan tiap fakultas dalam universitas yang sama. Tentu saja dari perspektif kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan secara nasional, kondisi ini sangat memprihatinkan karena sangat berkaitan dengan wajah Indonesia pada masa depan.

Situasi kemudian berubah ketika terbit UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dalam Pasal 35-nya disebutkan bahwa ada empat matakuliah wajib secara nasional, diantaranya Pancasila. Keputusan politik ini tentu saja disambut gembira kalangan perguruan tinggi, khususnya para penggiat pendidikan yang sejak awal tetap konsisteen menghendaki hadirnya matakuliah ini bagi pembekalan terhadap mahasiswa terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Dalam konteks ini, terdapat tuntutan sekaligus tantangan kepada para dosen pengampu matakuliah Pancasila, baik sebagai pendidik profesional maupun sebagai ilmuwan untuk banyak berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Era revolusi industri 4.0 dan mulai hadirnya masyarakat 5.0 telah menjadikan kebutuhan literasi mahasiswa terhadap informasi seperti deret ukur yang sangat eksplosif. Pada sisi lain sangat mungkin masih ada dosen yang terlena dengan kebiasaan lama, tidak responsif dan adaptif terhadap perkembangan iptek, sehingga ibarat deret hitung yang akhirnya tidak dapat bersenyawa dengan kepentingan mahasiswa.

Selain itu perlu pula kehati-hatian pimpinan perguruan tinggi dalam menetapkan dosen pengampu matakuliah ini. Bukan hanya karena seseorang memiliki kualifikasi dan kompetensi akademis yang memadai sebagai dosen Pendidikan Pancasila, tetapi juga mesti memiliki kematangan ideologis. Infiltrasi ideologis yang menghendaki berlakunya model bernegara khilafah Islamiyah saat ini diyakini tengah menyasar generasi muda, termasuk aktivis kalangan kampus. Meskipun ormas Hizbut Tahrir Indonesia telah dibubarkan pemerintah beberapa tahun lalu, tetapi tidak berarti para aktivisnya diam berpangku tangan. Demikian pula kekhawaitiran sebagian kalangan yang selalu meneriakkan peringatan tentang ancaman kembali bangkitnya ideologi komunisme sebaiknya jangan dianggap sepele oleh kalangan pendidikan. Dengan kata lain, dosen pengampu matakuliah Pendidikan Pancasila harus tampil sebagai benteng ideologis yang mampu memfilter segala macam anasir yang akan menghancurkan dasar negara Pancasila yang merupakan produk gentlemen agreement dari para founding father’s ini pada tahun 1945. (bersambung)**

Penulis: Tatang Sudrajat, Dekan FISIP Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Sekjen Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS se Indonesia

Editor: Rusyandi

Bagikan melalui:

Komentar