Legalisasi Sumbangan

Legalisasi Sumbangan ist Toto Suharya, Kepala Sekolah / Sekretaris DPP AKSI


Upaya satuan pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya pendidikan guna mempertahankan kualitas layanan pendidikan masih terbuka, yaitu dengan memungut sumbangan. Dalam Permendikbud No. 75 tahun tahun 2016 tentang komite sekolah, biaya pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu bantuan, iuran dan sumbangan.

PROVINSI Jawa Barat mungkin salah satu provinsi yang berhasil mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Keberanian ini dapat kita acungi jempol. Ribuan siswa dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah tanpa terbebani lagi dengan biaya pendidikan.

Pihak orang tua siswa sangat berterimakasih karena dengan kebijakan BOPD sejak tahun 2020, biaya pendidikan selama tiga tahun gratis dan tunggakan-tunggakan biaya pendidikan tahun sebelumnya dibebaskankan. Tahun 2020 hingga sekarang, masyarakat Jawa Barat harus bersyukur dapat menikmati pendidikan gratis di sekolah menengah.

Berdasarkan perhitungan bantuan dana BOPD dan BOS, siswa di sekolah kecil dibiayai Rp 3.510.000,- per tahun atau Rp 292.500,- per bulan. Siswa di sekolah sedang dibiayai Rp 3.390.000,- per tahun atau Rp 282,500 per bulan. Siswa di sekolah besar dibiayai Rp 3.330.000,- per tahun atau Rp 277.500,- per bulan.
Apakah unit cost ini sudah mencukupi untuk kebutuhan pembiayaan pendidikan? Untuk sekolah tipe kecil dan sedang kemungkinan besar bisa mencukupi. Namun untuk tipe sekolah besar kemungkinan besar akan terjadi pengurangan anggaran sampai 50% anggaran sekolah sebelum ada kebijakan BOPD.

Berdasarkan data lapangan sebelum ada bantuan dana BOPD, iuran bulanan peserta didik di sekolah besar sudah mencapai Rp 300.000,- s.d 750.000,- per bulan. Berdasarkan kondisi ini, tidak dipungkiri bahwa sekolah-sekolah besar dengan hanya mengandalkan biaya pendidikan dari BOPD dan BOS akan banyak kehilangan anggaran pendidikannya. Konsekuensi dari pengurangan anggaran di satuan pendidikan tentu saja berimplikasi pada kualitas layanan pendidikan.

Jika saja sebelumnya kegiatan kesiswaan dapat dibiayai 20 kegiatan, bisa saja sekarang dengan mengandalkan BOPD dan BOS hanya tinggal 10 kegiatan. Kegiatan perlombaan biasanya bisa teralokasikan sampai tingkat internasional untuk saat ini mungkin hanya pada tingkat nasional.

Begitulah gambaran sederhana kaitan biaya pendidikan dengan layanan pendidikan. Program-program unggulan atau khas daerah yang biasanya dipromosikan sampai tingkat internasional saat ini hanya dilakukan di tingkat internal sekolah saja. Permasalahan umum ketika pembiayaan tidak melibatkan masyarakat, hampir semua sekolah mengalami kesulitan dalam pemenuhan biaya investasi pendidikan, karena bantuan pemerintah terbatas.

Sebenarnya, upaya satuan pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya pendidikan guna mempertahankan kualitas layanan pendidikan masih terbuka, yaitu dengan memungut sumbangan. Dalam Permendikbud No. 75 tahun tahun 2016 tentang komite sekolah, biaya pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu bantuan, iuran dan sumbangan. Sumbangan berbeda dengan bantuan atau iuran, karena sifatnya tidak ditetapkan dan ditentukan besarannya. Namun demikian di lapangan terkadang terjadi salah persepsi. Sumbangan pendidikan yang masih diperbolehkan secara hukum selalu dikaitkan dengan pungutan liar (pungli) dan diajukan ke ranah hukum.

Maka untuk tetap menjaga keunggulan-keunggulan layanan pendidikan di sekolah, dan untuk memberi rasa keadilan dalam pembiayaan pendidikan, serta kenyamanan dalam pengeloaan pendidikan perlu ada regulasi yang jelas mengenai sumbangan pendidikan di sekolah. Masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas harus diajak berkolaborasi untuk sedekah pendidikan.

Masyarakat ekonomi lemah harus terlindungi dari kemahalan biaya pendidikan. Sumbangan tidak boleh ditetapkan dan dipaksakan, namun masyarakat harus sadar bahwa biaya pendidikan tanggungjawab bersama. Pengeola pendidikan harus transparan menjelaskan segala kebutuhan biaya pendidikan dengan target terukur dan dilaporkan secara akuntabel.

Selain itu, satuan pendidikan harus mengubah diri menjadi lembaga pemerintah terpercaya dalam mengelola dana pendidikan. Kepercayaan masyarakat kepada sebuah lembaga akan mendorong partisifasi masyarakat secara sukarela. Rasa saling percaya, sedikit demi sedikit akan meningkatkan kualitas pendidikan, dan keterlibatan sukarela masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Kebesaran Indonesia hanya tinggal kesadaran untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk menjadi bangsa besar. Wallahu’aam.**

(Penulis: Toto Suharya, Kepala Sekolah / Sekretaris DPP AKSI)

Editor: Rusyandi

Bagikan melalui:

Komentar