Kader PKK Harus Netral dan Tidak Kampanye Paslon

Kader PKK Harus Netral dan Tidak Kampanye Paslon Sasra Firmansyah

Kabupaten Bandung, "GJ".com - Tim Advokasi Bedas (TAB) mendampingi pelapor dan saksi untuk melakukan klarifikasi ke Badan Pengawas  Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (1/12/2020).

terkait laporan adanya dugaan ketidaknetralan unsur PKK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Klarifikasi yang dilakukan TAB itu dengan membawa bukti bingkisan berisi  kerudung dan stiker paslon yang dilengkapi dengan pemberian uang Rp. 100.000 kepada setiap peserta. 

Menurut keterangan dari pelapor hal itu terjadi di Kampung  Rancamanyar RT 01/RW 11 Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dalam acara sosialisasi PKK pada tanggal 18 November 2020. Unsur PKK tersebut yang diduga melakukan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, yang semestinya tidak berkampanye. PKK harus netral karena dibiayai APBD.

Hal tersebut dikatakan oleh Dadi Wardiman selaku Ketua TAB. “Hari ini kita mendampingi pelapor dan saksi untuk klarifikasi terkait kasus PKK Kabupaten Bandung Pokja 3 yang ada di Pangalengan berkampanye paslon bupati dan wakil bupati Bandung. 

"Yang  menarik selain kampanye, PKK tersebut memberikan bingkisan kerudung yang ada stiker paslon dan uang Rp 100.000, maka jelas masuk dalam unsur money politik, jelas terekam di video dan foto," ujar Dadi kepada wartawan dalam rilisnya, Selasa (2/12/2020). 

Dalam video yang menjadi bukti laporan tersebut dan sebetulnya telah viral di media sosial pada minggu kemarin. 

Ia mengungkapkan, dimana oknum PKK tersebut dengan lantang mengkampanyekan paslon di hadapan kader PKK dan kader pos KB.

Hal tersebut jelas melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PKK termasuk dalam jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa beriringan dengan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang semuanya dibiayai oleh APBN/APBD, dan/atau APBDes. 

Hal ini juga diatur dalam Permendagri Nomor 53 tahun 2000 pasal 15 tentang Pembiayaan Gerakan PKK.

Serta jelas tertulis dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak terfiliasi dalam partai politik, jika memang kader PKK tersebut terbukti melakukan hal tersebut dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 187A ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

Penulis : Sasra Firmansyah

 

Editor: Ervan Radian

Bagikan melalui:

Komentar