Musdes Untuk Membuktikan Wacana Pembentukan CDOB KBT

Musdes Untuk Membuktikan Wacana Pembentukan CDOB KBT Sasra Firmansyah

Kabupaten Bandung, "GJ".com - Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Ibun Dedi Ruswandi menegaskan, pelaksanaan musyawarah desa (musdes) sebagai syarat dasar administratif dalam usulan dan dukungan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bandung Timur (CDOB KBT) untuk membuktikan wacana yang selama ini terus bergulir secara masif di masyarakat dalam pembentukan KBT. Pelaksanaan musdes itupun untuk mematahkan isu perseorangan atau kelompok yang selama ini dianggap  menyuarakan keinginan pembentukan CDOB KBT. Melalui musdes itu untuk membuktikan aspirasi masyarakat yang mengharapkan pembentukan CDOB KBT. 

"Pelaksanaan musdes yang dilaksanakan BPD dan difasilitasi kepala desa di masing-masing desa itu untuk membuktikan aspirasi masyarakat terkait dengan wacana pembentukan CDOB KBT. Kita dari BPD turut melaksanakan tugas, fungsi dan pokok sebagai wakil masyarakat di lapangan untuk menampung aspirasi mereka melalui pelaksanaan musdes sebagai bentuk kesepakatan dan pemahaman bersama dalam memberikan persetujuan atau dukungan pembentukan CDOB KBT," tutur  Dedi Ruswandi, yang juga pengelola/Wakil Ketua 1  Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bhakti Persada kepada wartawan di Kampung Bebedahan Desa Talun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, Sabtu (27/11/2020).

Ditegaskan Dedi Ruswandi, pentingnya dilaksanakan musdes itu sebagai dasar atau fakta administratif bentuk dukungan masyarakat dalam pembentukan CDOB KBT. Musdes itu dilaksanakan oleh BPD dan difasilitasi oleh aparatur pemerintah desa setempat, di antaranya kepala desa atau sekretaris desa. 

"Untuk dipahami oleh banyak pihak, dalam pembentukan pemerintah daerah itu diatur oleh Undang-Undang (UU) No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU menyebutkan syarat pembentukan pemerintahan daerah itu, pertama syarat kewilayahan yang di dalamnya minimal ada lima kecamatan, selain jumlah penduduk yang sudah ditentukan dalam aturan itu. Namun kita memperkirakan, jumlah penduduk yang tersebar di 15 kecamatan yang menjadi sasaran pembentukan CDOB KBT lebih dari 1,4 juta sampai 1,5 juta jiwa dari sekitar 3,7 juta jiwa  penduduk Kabupaten Bandung," jelasnya. 

Untuk itu, lanjut Dedi Ruswandi, syarat kewilayahan sudah memenuhi dari cukup atau layak untuk dilakukan kajian lanjutan di lapangan. "Persyaratan kedua dari UU itu adalah pelaksanaan musdes, yang berisi tentang persetujuan atau kesepakatan mendukung pembentukan CDOB KBT," ungkapnya. 

Ia mengatakan, pelaksanaan musdes itu bisa dilaksanakan cepat atau sebaliknya bergantung pada niat masing-masing pihak. Pelaksanaan musdes ini dihadiri oleh berbagai unsur yang berkempeten di lingkungan desa tersebut. 

"Maka disaat masih ada desa yang belum melaksanakan musdes, mungkin karena informasi terkait arahan dari Bupati Bandung melalui para camat itu belum sampai atau dipahami oleh masing-masing BPD dan kepala desa. Mungkin saja, desa-desa yang masih belum melaksanakan musdes karena proses komunikasi yang belum dipahami secara bersama-sama, selain pada tatanan teknis bagaimana harus melaksanakan percepatan musdes," tuturnya. 

Berdasarkan sumber di lapangan, lanjut Dedi Ruswandi, kecamatan yang sudah merampungkan pelaksanaan musdes terus bertambah. Sebelumnya, Kecamatan Ibun, Ciparay, Cikancung yang sudah selesai melaksanakan musdes, saat ini Kecamatan Pacet, Kertasari sudah selesai melaksanakan musdes. 

"Sejumlah kecamatan lainnya, hingga Sabtu ini masih dalam proses pelaksanaan musdes. Bahkan dari Paguyuban Masyarakat Bandung Timur terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi atau membantu edukasi dalam percepatan pelaksanaan musdes," ujarnya.

Ia berharap, sebanyak 10 kecamatan yang dikabarkan belum menuntaskan musdes, dengan tenggat waktu selama tiga hari atau akhir November 2020 ini bisa menuntaskan pelaksanaan musdesnya. 

"Dengan harapan awal Desember 2020, terhitung pada tanggal 1 Desember hasil musdes itu diserahkan kepada Bupati Bandung melalui para camat. Untuk itu, kami berharap desa-desa yang belum melaksanakan musdes untuk mempercepat musdes, selain para camat turun tangan untuk memfasilitasi dan memberikan pemahaman kepada banyak pihak untuk melaksanakan musdes. Musdes ini syarat penting untuk percepatan pembentukan CDOB KBT, yang harus disampaikan Bupati Bandung ke Provinsi Jabar paling telat awal Desember 2020," tuturnya.

Lebih lanjut Dedi Ruswandi mengatakan, jika CDOB KBT ini terealisasi, banyak potensi dan kesempatan yang bisa diikuti perkembangannya oleh masyarakat luas. Selain kesempatan berkarir di pemerintahan, juga ada kesempatan bagi generasi muda untuk menjadi anggota dewan. 

"Bahkan akan terjadi peningkatan pembangunan fisik maupun pendekatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat," ujarnya. 

Pemkab Bandung pun sudah lebih awal respon dalam penyediaan lahan untuk persiapan pusat pemerintahan CDOB KBT. "Kabarnya, lahan seluas 320 hektare sudah disiapkan untuk pusat pemerintahannya di Kecamatan Solokanjeruk. Kita berharap, akhir November 2020 ini musdes di semua desa sasaran pembentukan CDOB KBT semuanya tuntas," pungkasnya.**

Penulis : Sasra Firmansyah

 

Editor: Ervan Radian

Bagikan melalui:

Komentar