DR. H. Jazilul Fawaid : Kepala Daerah untuk Merealisasikan Perda Pesantren

DR. H. Jazilul Fawaid : Kepala Daerah untuk Merealisasikan Perda Pesantren Sasra Firmansyah

CILEUNYI, "SJN".com - Wakil Ketua MPR RI DR. H. Jazilul Fawaid berharap kepada para kepala daerah di Indonesia khususnya bupati dan wali kota menjalankan empat pilar kebangsaan.

Apalagi di Kabupaten Bandung saat ini sedang menghadapi tahapan pelaksanaan Pilbup Bandung pada 9 Desember 2020 mendatang, para calon pemimpinnya harus bertekad memperkuat empat pilar kebangsaan tersebut.

Keempat pilar kebangsaan itu, yakni Pancasila, UUD NKRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Hal itu diungkapkan Dr. H. Jazilul Fawaid saat melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR RI di lingkungan Pesantren Al Jawami Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Jawa Barat, Jumat (18/9/2020).

Didampingi bakal calon Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna, H. Jazilul Fawaid mengatakan, dengan adanya penguatan empat pilar kebangsaan tersebut, program-programnya dapat menjangkau kebutuhan yang diharapkan masyarakat Kabupaten Bandung. 

Ia juga berharap kepada para kepala daerah maupun para calon kepala daerah selalu meningkatkan penghargaan kepada para santri, kyai maupun ustadz dengan dibuktikan terwujudnya peraturan daerah yang berpihak pada pesantren. Mengingat Undang-Undang Pesantren sudah disahkan ditingkat pemerintah pusat. 

Dr. H. Jazilul sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB mengamanatkan kepada calon bupati Bandung yang diusung PKB ketika terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Bandung untuk merealisasikan Perda Pesantren. "Itu dalam rangka memberikan perhatian kepada pesantren. Mengingat para ulama, ustad dan santri sangat berjasa terhadap Kemerdekaan Indonesia," harapnya. 

Ia juga mengungkapkan dalam pelaksanaan pilkada sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di daerah, namun dalam pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan. 

Lebih lanjut H. Jazilul menuturkan, dalam pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan itu, bahwa empat pilar itu merupakan hasil kesepakatan seluruh bangsa Indonesia. Dalam kesepakatan empat pilar itu tidak lepas dari hasil perjuangan para kyai maupun ulama di Indonesia. 

"Kami punya kewajiban untuk menguatkan empat pilar. Kami berharap masyarakat Indonesia  memahami empat pilar yang sudah disepakati bersama," katanya. 

Ia juga mengatakan perlu dibuatkan sebuah kebijakan yang selaras dengan empat pilar dan sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Bandung. 

"Kami juga berharap kepada calon kepala daerah untuk berdiri di antara orang-orang lemah, bukan para cukong. Mengingat di Pilkada ada para cukong. Calon kepala daerah harus membantu anak yatim, fakir miskin dan masyarakat lemah," ungkapnya. 

Seperti halnya dikatakan H. Jazilul kepada bakal calon Bupati Bandung H. Dadang Supriatna harus berdiri di antara orang-orang miskin dan tertindas. "Itu selaras dengan empat pilar MPR RI," katanya. 

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang akan menghadapi pelaksanaan Pilkada Bandung untuk tetap bergembira. 

"Menangkan Pilkada dengan senyum dan gembira serta adu senyum, jangan menyebar fitnah dan saling menjelekkan. Saya yakin masyarakat Kabupaten Bandung cerdas. Kita  mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk bahagia. Yang penting kita gembira dalam pelaksanaan Pilkada," katanya. 

Dia mengatakan, bakal calon Bupati Bandung yang diusung PKB wajib membuat Perda pesantren untuk pendidikan masyarakat di lingkungan pesantren. 

"Pesantren itu fungsi dakwah. Fungsi pesantren adalah pemberdayaan masyarakat dan perlu peranan bupati, gubernur dan presiden," ucapnya. 

Menurutnya, pesantren menjadi agen pemberdayaan masyarakat. "Jangan sampai ada bank emok," ucapnya.

H. Jazilul pun menuturkan, Undang-Undang pesantren sebagai bentuk penghargaan terhadap pesantren, kyai yang sudah mendirikan bangsa Indonesia. 

"Para kiyai sudah berjuang dan berjasa pada Indonesia, khususnya Kabupaten Bandung," pungkasnya.**

Penulis : Sasra Firmansyah

 

Editor: Ervan Radian

Komentar